VERNACULAR GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLA SPASIAL KAKI LIMA DI KEMAYORAN

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai representasi dari usaha privat ekonomi informal, sepertinya menjadi permalasahan abadi perkotaan di kota-kota besar di Indonesia, maupun kota-kota lain di Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang mengintervensi ruang publik kota, yakni trotoar dan jalan yang dalam pemanfaatannya melarang usaha-usaha yang bersifat privat. Namun, ada kalanya keberadaan dan eksitensi PKL disikapi secara permisif, terlihat sebagai bentuk pelanggaran yang dibiarkan ada. Dalam beberapa penelitian, situasi tersebut didukung karena adanya keterlibatan para aktor publik-privat dalam jaringan meta space atau pun topologi/jaringan ruang. Penelitian ini disusun sebagai bentuk pengembangan atas kajian-kajian peneliti terdahulu. Sementara peneliti terdahulu telah perkenalkan beberapa istilah, dalam penelitian ini persoalan PKL dikaitkan dengan istilah lain, yakni vernacular governance. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus pedagang kaki lima di Kemayoran Kuadran A, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan memperkenalkan istilah vernacular governance dalam kajian perkotaan. Sekaligus, untuk memberi pemahaman terkait bagaimana vernacular governance dalam praktiknya memengaruhi praktik dan proses negosiasi, serta pola spasial PKL di suatu wilayah perkotaan, sehingga PKL dapat bertahan atau ‘diperbolehkan’ ada di tengah masyarakat perkotaan yang beragam kepentingan dan status ekonomi sosialnya.