Tata Kelola Kehutanan Di Provinsi Jambi

Permasalahan tata kelola hutan berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian, terjadi fenomena-fenomena yang terjadi di Provinsi Jambi terkait tata kelola hutan seperti kebakaran hutan, dan penyerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perizinan tata kelola kehutanan serta kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam tata kelola kehutanan sebagai wujud kebijakan desentralisasi serta kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan serta mengalisa konstruksi keterlibatan lembaga pemerintah pusat, daerah dan stakeholder dalam tata kelola kehutanan studi kasus di Provinsi Jambi. Peneliti menggunakan metode kualitatif post postvsm dan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Hasil dari penelitian ini, dinamika desentralisasi tata kelola kehutanan yang ada di Provinsi Jambi terdapat pada dimensi pemberian informasi yang terpecaya, penangan konflik, penyediaan infrastruktur oleh pemerintah, mekanisme aturan yang terstruktur serta penetapan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam keterlibatan stakeholder pada tata kelola kehutanan ditelaah dari dimensi teknik analisis dasar stakeholder, jaringan kekuasaan versus jaringan kepentingan pada setiap stakeholder, diagram pengaruh stakeholder, diagram dasar kekuasaan dan arah kepentingan, pemanfaatan kepentingan individu stakeholder untuk kebaikan bersama, peta bingkai masalah yang dihadapi stakeholder serta kisi-kisi analisis etika yang dimiliki oleh setiap stakeholder