TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini telah mengembangkan layanan sertifikasi halal berbasis web untuk UMK. Pelaku UMK memiliki peran krusial dalam perekonomian, dengan menyumbangkan hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan implementasi pengaturan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK khususnya di Kupang Nusa Tenggara Timur dan merumuskan tantangan pelaksanaan regulasi kewajiban sertifikasi halal bagi UMK di Kupang NTT untuk kemudian diberikan preksripsi dari permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan socio-legal yang data primernya diambil melalui pengamatan/ observasi baik terlibat secara langsung maupun tidak. Hasil penelitian menunjukkan implementasi regulasi halal di Kupang NTT masih banyak kendala dan tantangan. Selanjutnya tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMK terkait pendapatan mereka yang minim dan tidak pasti, sehingga sulit bagi mereka untuk mengurus sertifikasi halal, kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi juga menghambat proses pengurusan sertifikasi halal secara online. Pelaku UMK masih memiliki keterbatasan dalam fasilitas, peralatan, dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat produksi yang halal. Mereka juga belum memiliki dokumen-dokumen legal yang diperlukan dan pola pikir atau mindset bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya berlaku untuk usaha dengan pendapatan besar, sehingga tidak melihatnya sebagai suatu kebutuhan yang mendesak.