Politik Intervensi Negara dalam Hubungan Industrial Pada Praktik Magang Merdeka

Penelitian ini menjelaskan kepentingan negara melakukan intervensi hubungan industrial melalui kebijakan Program Magang Merdeka pada mahasiswa di Indonesia. Analisis berlandaskan teori Hyman (2008) tentang intervensi negara dalam hubungan industrial yang mengajukan premis adanya tiga kepentingan yang tidak selalu sejalan, yaitu: (1) Akumulasi melalui fasilitas penyediaan tenaga kerja sebagai upaya mendorong kinerja ekonomi, produktivitas, dan daya saing. (2) Pasifikasi melalui kontrol sosial negara menggunakan metode-metode formal seperti penyediaan lapangan kerja di pabrik maupun represi langsung kepada tenaga kerja; dan (3) Legitimasi melalui penerapan intervensi sosial untuk meningkatkan kesetaraan dan mendukung partisipasi warga dalam proses politik dan ekonomi sehingga tetap mempertahankan persetujuan populer terhadap pemerintahannya. Asumsi awal penelitian ini adalah negara melakukan ketiga kepentingan intervensi negara dalam hubungan industrial pada praktik Magang Merdeka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis informasi para pihak yang terlibat dalam program Magang Merdeka melalui data primer yang didapatkan dari wawancara dengan mitra dan peserta program Magang Merdeka, serta data sekunder dari studi literatur penelitian terdahulu yang membahas aspek filosofis dan teknis dari program Magang Merdeka. Hasil penelitian menemukan bahwa program Magang Merdeka lebih mengakomodasi dua kepentingan utama negara pada program Magang Merdeka, yaitu fungsi akumulasi dan legitimasi. Fungsi akumulasi menunjukkan bahwa program ini membantu mitra untuk mendapatkan tenaga kerja yang fleksibel dan dibiayai pemerintah, sehingga dapat mengabaikan hukum ketenagakerjaan yang membatasi pekerja kontrak dan peserta magang di luar program Magang Merdeka. Sementara fungsi legitimasi terwujud dalam upaya pemerintah membangun program Magang Merdeka sebagai program dengan citra yang positif untuk mendapatkan dukungan populer dari mahasiswa maupun swasta terhadap kebijakan atau programnya.