PERAN NEGARA MELEMAHKAN HAK BURUH GARMEN DALAM RANTAI NILAI GLOBAL: STUDI KASUS PT GSS

Beberapa penelitian telah mempelajari bahwa pelanggaran dari leading brand dan manajemen subkontraktor menyebabkan pelemahan hak-hak pekerja garmen dalam Global Value Chain. Sayangnya, sedikit penelitian yang meneliti bagaimana pemerintah daerah juga berperan dalam mengurangi hak perlindungan pekerja garmen dalam rantai nilai global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistansi buruh garmen PT GSS terhadap manajemen dan pemerintah daerah ketika menuntut penegakan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kombinasi tindakan pengusaha dan pemerintah daerah telah mengembangkan rezim produksi di PT GSS, serupa dengan konsep global fragmented despotism. Penelitian ini telah menemukan bahwa perusahaan melemahkan resistansi pekerja dengan membentuk serikat tandingan, sistem kejar target, dan watak keras manajemen. Sementara itu, pemerintah daerah memfasilitasi despotisme dalam rezim produksi dengan peraturan yang mengakomodasi PHK sepihak, menurunkan upah minimum, dan kurang berjalannya fungsi pengawasan. Para buruh melawan despotisme yang terfragmentasi ini dengan berbagai aksi protes di tempat kerja dan kampanye internasional.