Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Prosedural Korban Terorisme atas Victim Impact Statements (VIS) dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban dan pelaku kejahatan masih mengalami perbedaan perlakuan di Indonesia.Perbedaan tersebut tersurat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktek penegakan hukum nasional. Sama halnya dengan korban terorisme. Perhatian terhadap tersangka atau pelaku terorisme jauh lebih besar daripada korban. Apalagi, dalam banyak kasus terorisme, antara pelaku dan korban tidak saling mengenal. Padahal, hak-hak para korban secara internasional sudah tersurat dalam berbagai produk hukum internasional.Ada dua kelompok besar dari hak-hak korban yaitu hak-hak prosedural (procedural rights)dan hak-hak atas pelayanan (service rights). Artikel ini membahas tentang hak-hak prosedural korban terorisme khusus pada aspek pemenuhan dan perlindungan victim impact statements. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan kajian literature dan studi perundang-perundangan dengan melakukan perbandingan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak atas victim impact statements dinegara lain. Temuan dari penelitian ini adalah hak-hak korban terorisme atas victim impact statements belum diatur secara khusus dalam hukum Indonesia. Hal ini tercermin pada proses persidangan maupun dari keterangan para korban terorisme yang masih hidup.Kemudian, saran dari temuan ini adalah untuk kebutuhan keadilan bagi para korban dan keluarganya terkait dengan hak-hak prosedural, secara khusus hak atas victim impact statements, perlu diatur secara khusus dalam hukum Indonesia dan diaplikasikan dalam praktek peradilan pidana sehari -hari.