Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) membuat teori dan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari literatur yang sudah ada menjadi tidak lagi relevan sehingga buku ini berusaha merespons kebijakan dalam UU HKPD tersebut. Seperti teori opsen pajak atau secara teori dikenal sebagai piggyback tax. Selain itu, penulis juga menambahkan strategi penggalian potensi pendapatan asli daerah dan isu-isu kontemporer pajak daerah dan retribusi daerah.