Naskah Undang-Undang Ternate sebagai Respon Perlawanan Tambuku

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

Artikel ini mengkaji naskah koleksi peti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode 113 8/20. Naskah yang berjudul Undang-Undang Ternate ini berisi perjanjian dan pengangkatan Raja Tambuku (Kaicil Laopeke) oleh Residen Belanda (Daniel Francois van Braam Morris) dan Sultan Ternate (Sultan Tajul Mulk Amiruddin Iskandar Munawarul Sadiq). Naskah ini menarik untuk dibahas karena pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian dan pengangkatan raja ini bersifat menekan dan membatasi kekuasaan Raja Tambuku. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah latarbelakang diproduksinya Undang-Undang Ternate. Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan latar belakang diproduksinya teks Undang-Undang Ternate. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan tekstologi dengan didukung oleh literatur sejarah. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Ternate menghadapi situasi yang kritis karena adanya perlawanan dari Tambuku. Ternate melibatkan pihak Belanda untuk mengatasi situasi ini. Ternate dan Belanda bekerja sama memproduksi naskah Undang-Undang Ternate untuk menekan Tambuku. Undang-Undang Ternate ini menjadi bentuk respon Ternate terhadapa perlawanan yang dilakukan Tambuku.
Original languageIndonesian
Publication statusPublished - 2017
EventSeminar Internasional Pernaskahan Nusantara 2017 - ID, Surakarta, Indonesia
Duration: 1 Jan 2017 → …
http://elsevier.com/theconference

Conference

ConferenceSeminar Internasional Pernaskahan Nusantara 2017
CountryIndonesia
CitySurakarta
Period1/01/17 → …
Internet address

Keywords

  • Undang-Undang Ternate, perjanjian, kekuasaan, Tambuku

Cite this