Menghubungkan Indikator Kinerja dan Anggaran

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Undang-Undang (UU) No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diberlakukan secara efektif pada tanggal 1 Januari tahun 2001 menuntut pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan anggaran berbasis kinerja. Dua UU baru, yaitu UU No.32/ 2004 danNo.33/2004, yangmasing-masing
merupakan revisi dari dua UU sebelumnya tetap mewajibkan pemerintah daerah
untuk melakukan penyusunan anggaran dengan didasarkan pada tolok ukur kinerja1. Namun hingga tahun anggaran 2005 lalu, hampir tidak ada daerah yang melakukan penyusunan anggaran dengan memperhitungkan kinerja yang ingin dicapai. Penetapan standar pelayanan minimum (SPM) yang merupakan bagian dari perubahan manajemen pemerintahan daerah diakui telah sedikit membantu dalam memberikan gambaran mengenai bagaimana indikator dibuat.Namun hal tersebut tidak banyak membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan perencanaan anggaran sebagaimana dituntut oleh kedua UUtersebut. Hubungan antara indikator kinerja dan perencanaan anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah tetap tidak memiliki korelasi yang kuat. Pada dua kali revisi SPM yang dilakukan departemen-departemen teknis, sejumlah indikator kinerja yang digunakan lebih bersifat teknis sehingga tidak mampu menunjukkan prestasi kerja atau kinerja yang hendak dicapai. Tulisan ini mencoba memberikan pemahaman mengenai perlunya mengaitkan antara indikator kinerja dan konsekuensi anggaran di daerah serta bagaimana keduanya terkait satu sama lain. Contoh dan ilustrasi yang diberikan pada tulisan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada berbagai pihak dalam melakukan penyiapan anggaran yang lebih baik dan sesuai denganamanat peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian,anggaran berbasis kinerja yang merupakan salah satu bagian dari perubahan dalam manajemen pemerintahan di era desentralisasi ini menjadi lebih bermanfaat dalam menunjukkan keberhasilan daerah dari waktu ke waktu.
Original languageIndonesian
JournalJurnal Kebijakan Ekonomi
Publication statusPublished - 2005

Cite this