Membangun Skema Ekolabel Perikanan Nasional sebagai Wujud Perlindungan terhadap Hak Nelayan dan Sumber Daya Perikanan

World Bank dan FAO menyatakan bahwa sejak tahun 2006 sebesar 75 persen sumber daya perikanan global mengalami ancaman
deplesi atau penurunan stok akibat praktik penangkapan yang berlebihan dan merusak lingkungan. Indonesia juga menghadapi hal
serupa di mana kelestarian sumber daya perikanan terancam akibat praktik penangkapan berlebih, merusak, dan ilegal. Kondisi
tersebut mendorong dilakukannya mekanisme pengendalian produksi dan konsumsi berkelanjutan melalui ecolabelling. Namun
demikian penerapan sistem sertifikasi tersebut di negara berkembang menemui banyak kendala. Minimnya perlindungan terhadap
hak nelayan menjadi salah satu masalah utama ekolabel perikanan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bobot kepentingan dan
prioritas masing-masing skema ekolabel yang efektif mendorong pengelolaan perikanan yang lestari. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah mixed method dengan metode Delphi berbasis purposive sampling serta metode Analytic Hierarcy Process (AHP). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skema ekolabel nasional menjadi prioritas pilihan stakeholder termasuk nelayan kecil di Indonesia.
Kepercayaan stakeholder terhadap skema ekolabel perikanan nasional menjadi modal dasar dalam penyusunannya. Pemerintah
Indonesia, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu segera melakukan inisiasi skema ekolabel perikanan tersebut.
Tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan ekolabel perikanan nasional sebagai sebuah merek produk perikanan yang
berkelanjutan dan mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan