Abstract
Meski bernama “kabinet kerja”, kinerja pemerintahan Jokowi-JK hingga 1 (satu) semester ini belum optimal. Belum diterapkannya manajemen kinerja mengakibatkan pemerintahan tidak didukung birokrasi yang berkinerja. Sistem penilaian
prestasi kerja dalam PP 46/2011 tidak cukup untuk mendongkrak kinerja, diperlukan perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan penilaian kinerja, serta tindak lanjut yang saling terkait. Disamping penilaian, pegawai memerlukan arahan, bimbingan, dan
dialog dengan pimpinan/atasan dan unit kerjanya dalam memaksimalkan kinerjanya. Diperlukan dukungan kepemimpinan dalam membangun nilai-nilai positif organisasi dan penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
prestasi kerja dalam PP 46/2011 tidak cukup untuk mendongkrak kinerja, diperlukan perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan penilaian kinerja, serta tindak lanjut yang saling terkait. Disamping penilaian, pegawai memerlukan arahan, bimbingan, dan
dialog dengan pimpinan/atasan dan unit kerjanya dalam memaksimalkan kinerjanya. Diperlukan dukungan kepemimpinan dalam membangun nilai-nilai positif organisasi dan penerapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja.
| Original language | English |
|---|---|
| Journal | Civil Service Journal |
| Volume | 9 |
| Issue number | 1 |
| Publication status | Published - 25 Jun 2015 |