LARANGAN JABATAN RANGKAP KOMISARIS BUMN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Penilaian posisi dominan suatu pelaku usaha salah satunya dapat dinilai dari afiliasi suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, di mana hubungan terafiliasi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah jabatan rangkap dan kepemilikan saham silang.Jabatan rangkap dilarang ketika seseorang pada waktu yang bersamaan menduduki jabatan sebagai direksi atau dewan komisaris di 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam pasar bersangkutan yang sama, memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha, atau secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu. Isu hukum mengenai jabatan rangkap anggota dewan komisaris BUMN muncul saat berlakunya Peraturan Menteri BUMN PER-10/MBU/10/2020 yang memperbolehkan anggota dewan komisaris BUMN memiliki jabatan rangkap dengan syarat tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji larangan jabatan rangkap komisaris BUMN ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia.
Original languageIndonesian
JournalJurnal Education and Development
Volume11
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 15 May 2023

Cite this