KONSUMSI DAN REGULASI GANJA DI PRANCIS MASA EMMANUEL MACRON

Sejak pertama kali dinyatakan ilegal melalui la loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970, kebijakan pemerintah Prancis terhadap ganja tidak mengalami perubahan yang signifikan. Menurut Ledsom (2019), Prancis merupakan salah satu negara dengan hukuman paling berat untuk penggunaan ganja di Eropa. Namun, meskipun memiliki hukum yang berat, Prancis merupakan salah satu negara dengan persentase konsumen ganja tertinggi di Eropa. Hasil survei populasi umum yang dilakukan oleh Santé Publique France dan OFDT menunjukkan bahwa ganja merupakan psikoaktif terlarang yang paling banyak digunakan di Prancis dan difusi ganja di Prancis terus meningkat sejak diberlakukannya kebijakan pelarangan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai peran regulasi tersebut dalam menanggulangi permasalahan konsumsi ganja di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan dengan sumber data kebijakan-kebijakan terkait yang membuktikan bahwa kebijakan yang berlaku tidak efektif. Pelarangan keras kepemilikan dan konsumsi ganja menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merugikan pemerintah dan negara Prancis. Hal ini lantas menimbulkan perdebatan dan protes terhadap pemerintah dari banyak pihak yang menuntut pemerintah untuk mengambil langkah legalisasi. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintahan Emmanuel Macron kemudian memutuskan untuk mengambil jalan tengah, yaitu dekriminalisasi parsial serta percobaan penggunaan ganja untuk tujuan terapeutik. Meskipun kebijakan baru Macron dianggap tidak benar-benar menyelesaikan masalah, langkah ini berupaya untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang menuntut legalisasi ganja, serta pihak konservatif yang bersikeras mempertahankan hukum ganja yang represif.