KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI

Masalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut.