Kajian Teoritis atas Skema manajemen Pajak Penghasilan atas Asuransi Karyawan Dalam Perusahaan Perbankan Indonesia

Kinerja lembaga keuangan yang sehat dan berkelanjutan (sustainable) ditentukan oleh efisiensi baik dari sudut pandang mikro maupun makrO. Dari perpektif mikro, dalam suasana persaingan yang semakin ketat sebuah bank agar bisa bertahan dan berkembang harus efisien dalam kegiatan operasinya. Bank-bank yang tidak efisien, besar kemungkinan akan exit dari pasar karena tidak mampu bersaing dengan kompetitornya, baik dari segi harga (pricing) maupun dalam hal kualitas produk dan layanan. Bank yang tidak efisien akan kesulitan dalam mempertahankan kesetian nasabahnya dan juga tidak diminati oleh calon nasabah dalam rangka untuk memperbesar customer base-nya. Sementara dari perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat mempengaruhi biaya intermediasi keuangan dan secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan. Hal ini disebabkan peran yang sangat strategis dari industri perbankan sebagai intermediator dan produser jasa-jasa keuangan. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumberdaya keuangan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penlitian ini adalah Untuk menjelaskan dan menguraikan kebijakan pajak atas Asuransi untuk karyawan serta untuk menguraikan dan menganalisi skema pajak penghasilan atas asuransi karyawan pada perusahaan perbankan Indonesia.. Pengenaan Pajak penghasilan (PPh) atas Pembayaran Asuransi karyawan telah sesuai dengan prinsip deductibility-taxability dan nondeductibility-nontaxability meskipun terdapat ketidaksesuaian penerimaan manfaat asuransi Jiwa karena bertentangan dengan prinisp keadilan dan kepastian hukum. Terdapat beberapa alternatif skema pajak penghasilan terhadap asuransi meskipun semua alternatif tersebut harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kebijakan perusahaan