Kajian kebijakan amandemen UU No. 39/2007 dan reformasi kebijakan cukai di Indonesia [sumber elektronis]

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Dalam menghadapi kondisi ini, diperlukan pendekatan baru untuk meningkatkan kepatuhan peserta PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Berdasarkan UU No 17 Tahun 2023 Pasal 401(3), pendanaan kesehatan bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga telah mengeluarkan Inpres No 1 Tahun 2022 yang mendorong kerjasama dan pertukaran data antara BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata Kelola administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembaruan pada sistem administrasi perpajakan bertujuan untuk membangun sinergi yang optimal antar lembaga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan negara.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 1 Jan 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kajian kebijakan amandemen UU No. 39/2007 dan reformasi kebijakan cukai di Indonesia [sumber elektronis]'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this