KAJIAN GOOD GOVERNANCE SINGAPURA DAN INDONESIA: STUDI PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada 2015-2019 secara berturut-turut tidak mengalami kemajuan yang berarti. Berbeda dengan Indonesia, pada 2019 Singapura justru menduduki posisi nomor dua untuk wilayah Asia Pasifik dan nomor satu di wilayah ASEAN dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana membandingkan pemberantasan korupsi pada kedua negara tersebut? Artikel ini hendak mengupas pemberantasan korupsi Singapura dan Indonesia dengan pendekatan Good Governance dan analisa pembacaan data dari kedua lembaga pemberantasan korupsi negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pilar kunci dalam pemberantasan korupsi di Singapura yang terdiri dari political will, independesi dan efektivitas lembaga pemberantasan korupsi, dan penerapan pelayanan administrasi yang baik. Hasil penelitian berikutnya memaparkan bahwa pemberantasan korupsi pada kurun 2015-2019 di Indonesia dirasa tidak optimal karena tiga hal: patronisme politik dan kuasa pemodal yang menghambat pemberantasan korupsi, ketidakefektifan penindakan KPK, dan visi kepemimpinan Jokowi yang terlalu fokus pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi namun kurang memperhatikan agenda pembaharuan birokrasi. Manfaat penulisan ini terutama ditujukan untuk membantu Indonesia dalam optimalisasi pemberantasan korupsi dengan belajar dari Singapura. Harapannya kepemerintahan yang baik dan bebas korupsi dapat terselenggara di Indonesia.