Abstract
Berdasarkan pendataan Podes BPS RI, Kota Jakarta Pusat merupakan kota dengan angka kejadian maupun rasio kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal ‘tawuran’ tertinggi. Berdasarkan uraian di atas, tentu menjadi menarik ketika Kota Jakarta Pusat yang di dalamnya banyak terdapat instansi pemerintahan (di mana tentu banyak kebijakan disusun), fasilitas pendidikan bahkan komplekperkantoran sebagai pusat bisnis, justru marak terjadi konflik sosial perkelahian massal khususnya tawuran di dalamnya. Dan beranjak dari kondisi tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi kebijakan penanganan konflik sosial di wilayah Kota Jakarta Pusat melalui kaca mata aset komunitas untuk dapat menggambarkan tidak hanya situasi pemangku kebijakan namun juga kondisi kesejahteraan sosial masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa terdapat kendala baik dari sisi faktor komunitas sasaran yang mencakup unsur predisposisi, perilaku, finansial, sosial-spiritual, fisik-lingkungan, bahkan unsur digitalcapitaldari remaja, keluarga, maupun lingkungan. Dan dari sisi faktor reinforcing(petugas) lembaga mencakup unsur predisposisi, perilaku kerja, dan sumber daya dari petugas juga lembaga terkait. Dan terakhir dari sisi faktor program penanganan konflik perkelahian massal ‘tawuran’nya itu sendiri. Ragam kendala dari berbagai faktor tersebut kemudian menunjukkanbahwa perlu adanya revitalisasi implementasi kebijakan yang lebih holistik lintas bidang mencakup seluruh aspek baik komunitas sasaran maupun lembaga pelaksana kebijakan sehingga implementasi kebijakan penanganan konflik sosial dapat juga meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih luas.
Original language | Indonesian |
---|---|
Pages (from-to) | 1120–1129 |
Journal | VISA: Journal of Vision and Ideas |
Volume | 4 |
Issue number | 2 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2024 |
Keywords
- Kesejahteraan Sosial
- Implementasi Kebijakan
- Konflik Sosial