Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi dan Pertmbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission: Evaluaton of Locaton Permit Policy and Land Technical Consideratons Afer Implementaton of Online Single Submission

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Kebijakan izin lokasi dan pertmbangan teknis pertanahan pasca penerapan Online Single Submission (OSS), mengalamiperubahan dalam tata kelola. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)menerbitkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Menteri ATR/BPNNomor 15 Tahun 2018 tentang Pertmbangan Teknis Pertanahan. Penelitan ini terfokus pada evaluasi kebijakan izin lokasidan pertmbangan teknis pertanahan pasca OSS baik retrospectve (ex post) untuk melihat apa yang terjadi, dan apaperbedaannya dengan pengaturan sebelumnya maupun prospectve (ex ante) untuk melihat apa yang akan terjadi danapa yang seharusnya dilakukan. Metode penelitan menggunakan metode yuridis normatf. Hasil penelitan menunjukkanbahwa terdapat perbedaan dalam kewenangan pemberian izin lokasi, yang sebelumnya diterbitkan oleh Bupat/Walikota,Gubernur, dan Menteri sesuai dengan kewenangannya menjadi diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan KomitmenPelaku Usaha (ex post) sementara itu secara prospectve (ex ante) hal ini mendorong percepatan perizinan berusaha dansinkronisasi tata ruang serta pemanfaatan ruang, didukung oleh kebijakan satu peta dan Satu Data Indonesia.

Kata Kunci: izin lokasi, pertmbangan teknis pertanahan, evaluasi kebijakan
Original languageEnglish
JournalJurnal Rechts Vinding
Volume8
Issue number3
Publication statusPublished - 2019

Fingerprint Dive into the research topics of 'Evaluasi Kebijakan Izin Lokasi dan Pertmbangan Teknis Pertanahan Pasca Penerapan Online Single Submission: Evaluaton of Locaton Permit Policy and Land Technical Consideratons Afer Implementaton of Online Single Submission'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this