ASPEK HUKUM DALAM SURAT PERJANJIAN SULTAN TERNATE DENGAN HINDIA NEDERLAND

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

Penelitian ini membahas Surat Perjanjian Sultan Ternate Dengan Hindia Nederland (SPSTDHN) koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode 113 1/42. Teks yang disimpan di PNRI ini ditulis dengan aksara jawi, terdiri atas 27 halaman, dan berisi 102 pasal. Teks tersebut merupakan teks koleksi peti Ternate yang berasal dari abad XIX. Teks SPSTDHN berisi ketentuan hukum yang diberlakukan pihak Belanda di Ternate. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk-bentuk hukum yang ditetapkan Belanda terhadap Ternate. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan dan teori hukum. Hasil penelitian ini memperlihatkan adanya perubahan bentuk hukum yang terdapat di Ternate pada masa Belanda menguasai Ternate. Perubahan bentuk hukum tersebut terlihat pada pemberlakuan hukum acara, hukum pidana, hukum perdata, dan aturan mengenai peradilan. Bentuk-bentuk hukum yang terdapat dalam teks SPSDTHN memperlihatkan intervensi Belanda terhadap sistem hukum di Ternate. Intervensi tersebut bertujuan membenahi sistem hukum dan mengukuhkan kedudukan Belanda di Ternate.
Original languageIndonesian
Publication statusPublished - 2017
EventInternational Young Scholars Symposium of Humanities and Arts 2017 - ID, Depok, Indonesia
Duration: 1 Jan 2017 → …
http://elsevier.com/theconference

Conference

ConferenceInternational Young Scholars Symposium of Humanities and Arts 2017
Country/TerritoryIndonesia
CityDepok
Period1/01/17 → …
Internet address

Keywords

  • surat perjanjian, Ternate, hukum, kekuasaan

Cite this