Abstract
Program bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 dijalankan bersamaan dalam tiga tingkat pemerintahan,
yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program
bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 menggunakan perspektif multilevel governance (MLG). MLG
diselaraskan dengan kondisi Indonesia agar dapat menjadi alat analisis kebijakan yang mampu menghasilkan
rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Analisis komparatif terhadap
penerapan desentralisasi, spatial fit, dan partisipasi masyarakat di Australia, Amerika, Brazil, Tiongkok, dan
Indonesia dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara membangun kebijakan berperspektif MLG di Indonesia.
Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antar pemerintah, regulasi pendukung kebijakan, dan
keberadaan aktor nonpemerintah dalam setiap tahap kebijakan. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah pusat
harus memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dengan didukung pemberian anggaran supaya
kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Yurisdiksi perlu ditetapkan secara jelas dalam regulasi agar setiap
instansi dapat berjalan sesuai dengan koridor wewenangnya serta tidak menimbulkan kebingungan di
masyarakat. Partisipasi pemerintah di tingkat bawah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum
dibutuhkan untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi
di lapangan. Dengan begitu, kebijakan sosial dapat terlaksana secara lebih efektif dan masyarakat menerima
manfaat yang dibutuhkannya.
Kata Kunci: bansos COVID-19, implementasi kebijakan, multilevel governance.
yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program
bantuan sosial penanganan pandemi Covid-19 menggunakan perspektif multilevel governance (MLG). MLG
diselaraskan dengan kondisi Indonesia agar dapat menjadi alat analisis kebijakan yang mampu menghasilkan
rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Analisis komparatif terhadap
penerapan desentralisasi, spatial fit, dan partisipasi masyarakat di Australia, Amerika, Brazil, Tiongkok, dan
Indonesia dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara membangun kebijakan berperspektif MLG di Indonesia.
Tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antar pemerintah, regulasi pendukung kebijakan, dan
keberadaan aktor nonpemerintah dalam setiap tahap kebijakan. Hasil kajian menunjukkan, pemerintah pusat
harus memberi kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dengan didukung pemberian anggaran supaya
kebijakan sosial dapat berjalan lebih optimal. Yurisdiksi perlu ditetapkan secara jelas dalam regulasi agar setiap
instansi dapat berjalan sesuai dengan koridor wewenangnya serta tidak menimbulkan kebingungan di
masyarakat. Partisipasi pemerintah di tingkat bawah, lembaga nonpemerintah, maupun masyarakat umum
dibutuhkan untuk memastikan kebijakan sosial benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi
di lapangan. Dengan begitu, kebijakan sosial dapat terlaksana secara lebih efektif dan masyarakat menerima
manfaat yang dibutuhkannya.
Kata Kunci: bansos COVID-19, implementasi kebijakan, multilevel governance.
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 186 |
| Number of pages | 202 |
| Journal | Sosio Informa |
| Volume | 7 |
| Issue number | 3 |
| Publication status | Published - 2021 |