Analisis Implementasi Kebijakan Penerapan Telekonsultasi FKTP di Kota Malang pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Telekonsultasi FKTP adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dalam salah satu upaya mendukung Pemerintah untuk menerapkan social distancing tanpa pasien kehilangan hak nya untuk dapat akses ke layanan kesehatan khusus nya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan cara melakukan konsultasi secara online/non tatap muka/tidak langsung kepada Dokter di FKTP dimana pasien terdaftar. Konsultasi secara online tersebut dapat menggunakan media sms / telpon / whatsapp / telegram/media sosial lain nya/aplikasi mobile JKN-mobile JKN faskes/aplikasi telekonsultasi lain nya. Kebijakan Telekonsultasi FKTP ini mulai dilaksanakan sejak April 2020 dan hingga Agustus 2021, pencapaian secara Nasional masih belum optimal dan hanya beberapa kabupaten/kota yang menunjukkan pencapaian lebih baik dibandingkan yang lain nya, salah satu nya adalah pencapaian tertinggi di FKTP Kota Malang, baik persentase FKTP yang mengimplementasikan nya maupun persentase dan nominal pasien yang telah memanfaatkan pelayanan telekonsultasi dari FKTP terdaftar nya. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kinerja implementasi kebijakan telekonsultasi FKTP di Kota Malang pada masa pandemi COVID-19 Tahun 2020-2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dilakukan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 di FKTP Kota Malang, BPJS Kesehatan Cabang Malang dan BPJS Kesehatan Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Primer Kantor Pusat. Teknik pengumpulan data melalui FGD dan Wawancara Mendalam kepada Informan kunci dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar Informan telah mengetahui proses dan output dalam kinerja telekonsultasi FKTP, hanya beberapa FKTP yang belum memahami proses dan output kinerja kebijakan tersebut, sehingga walaupun mengakui sudah melaksanakan, tapi tidak ada dokumen tercatat melalui logbook maupun terekam secara elektronik data medis pasien melalui Aplikasi Pcare BPJS Kesehatan. Hasil penelitian lain yang masih kurang adalah dukungan lingkungan ekonomi atau dengan kata lain dukungan anggaran, semua Informan FKTP menyatakan belum ada nya alokasi anggaran khusus yang disediakan dalam implementasi kebijakan telekonsultasi, hanya menggunakan gawai elektronik dan paket data yang dimiliki dokter FKTP. Sebagai kesimpulan kinerja implementasi kebijakan telekonsultasi FKTP di Kota Malang sudah berjalan dengan baik dan ada peluang untuk dapat ditingkatkan lagi pencapaian nya yang terlihat pada data grafik di Bab Pembahasan terjadi peningkatan pemanfaatan telekonsultasi oleh pasien sejak bulan September 2021 sampai dengan Oktober 2021. Untuk itu Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi FKTP dan BPJS Kesehatan Kabupaten/Kota lain nya, dalam meningkatkan pencapaian kinerja implementasi telekonsultasi FKTP
Original languageIndonesian
JournalSyntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia
Volume7
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - 7 Jan 2022

Cite this