AKIBAT HUKUM SURAT KUASA DIREKSI YANG DIPALSUKAN TERHADAP KREDIT YANG TELAH DICAIRKAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4575 K/PDT/2022)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Pemberian kuasa substitusi oleh direksi kepada orang lain yang dipercaya untuk melakukan
perbuatan hukum mewakili perseroan harus dilakukan secara berhati-hati. Direksi harus
mengatur secara jelas dan rinci dalam surat kuasa mengenai batasan dari perbuatan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa. Namun hal tersebut tetap tidak menutup kemungkinan adanya penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh penerima kuasa dan mengakibatkan kerugian bagi pemberi kuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum dari surat kuasa direksi yang dipalsukan terhadap kredit yang telah dicairkan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak yang membuat akta kuasa direksi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif denganpendekatan kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4575 K/PDT/2022. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa akta kuasa direksi menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian, namun perjanjian kredit tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak. Kemudian notaris yang membuat akta kuasa direksi yang dipalsukan tersebut tidak bertanggung jawab secara pidana, namun ia memiliki tanggung jawab secara perdata untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat pemalsuan akta kuasa direksi tersebut.
Original languageIndonesian
JournalUnes Law Review
Volume5
Issue number4
Publication statusPublished - 12 Jun 2023

Cite this