Menata Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Moratorium

Press/Media

Description

Dukungan pemerintah pusat dalam melakukan penataan kembali perizinan perkebunan kelapa sawit diwujudkan dalam kebijakan moratorium, atau penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang terbit pada 19 September 2018.
 
 
Selama ini, diketahui bahwa sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan HGU masih menghadapi masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan ini seolah tanpa ujung penyelesaian, dan berpotensi menimbulkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.
 
Hambatan utama yang dihadapi adalah sinkronisasi peta kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan HGU serta sinkronisasi Penunjukan atau Penetapan Kawasan Hutan dengan HGU.
 
Idealnya, secara aturan, HGU kelapa sawit berada di luar kawasan hutan (non kehutanan), namun kenyataannya masih banyak HGU kelapa sawit diterbitkan pada kawasan hutan.
 
Salah satu penyebabnya adalah masih belum selarasnya peta tatakan (hutan, tata ruang, pertanahan) sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang mengenai data pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan HGU.
 
 
Menariknya, dalam Inpres tersebut juga diperintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan moratorium pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
Period14 Nov 2018

Media contributions

1

Media contributions

  • TitleMenata Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Moratorium
    Degree of recognitionNational
    Media name/outletkumparan.com
    Media typeWeb
    CountryIndonesia
    Date14/11/18
    DescriptionDukungan pemerintah pusat dalam melakukan penataan kembali perizinan perkebunan kelapa sawit diwujudkan dalam kebijakan moratorium, atau penundaan perizinan perkebunan kelapa sawit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit, yang terbit pada 19 September 2018.
    Selama ini, diketahui bahwa sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan HGU masih menghadapi masalah tumpang tindih dengan kawasan hutan. Permasalahan ini seolah tanpa ujung penyelesaian, dan berpotensi menimbulkan hambatan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan.
    Hambatan utama yang dihadapi adalah sinkronisasi peta kesesuaian perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah, sinkronisasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan HGU serta sinkronisasi Penunjukan atau Penetapan Kawasan Hutan dengan HGU.
    Idealnya, secara aturan, HGU kelapa sawit berada di luar kawasan hutan (non kehutanan), namun kenyataannya masih banyak HGU kelapa sawit diterbitkan pada kawasan hutan.
    Salah satu penyebabnya adalah masih belum selarasnya peta tatakan (hutan, tata ruang, pertanahan) sehingga perlu dilakukan verifikasi ulang mengenai data pelepasan atau tukar-menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, peta Izin Usaha Perkebunan, Izin Lokasi dan HGU.
    Menariknya, dalam Inpres tersebut juga diperintahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan moratorium pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit.
    PersonsIma Mayasari