Legalisasi Hutan Privat, Solusi untuk Melindungi Lahan Kritis?

Press/Media

Description

Baru-baru ini, pemerintah menerbitkan aturan mengenai Reforma Agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria). Reforma Agraria yang dimaksud adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dua kata kunci, yaitu “penataan aset” dan “penataan akses” menjadi inti dari Reforma Agraria.
 
 
Aturan baru ini memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya bagi Hutan Privat. Pengelola Hutan Privat yang memiliki perhatian untuk mengurangi laju deforestasi—melalui pemulihan terhadap lahan kritis (degraded land), tidak lagi dihadapkan pada ancaman invasi lahan.
 
Selama ini, pengelola Hutan Privat di Megamendung, Bogor, memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar dan dalam kondisi kritis untuk dilakukan rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis melalui Hutan Organik. Kegiatan ini dapat disebut sebagai “illegal planting”, namun memiliki andil yang cukup besar dalam aforestasi.
 
Kekhawatiran akan invasi lahan yang dikelola Hutan Privat dapat diminimalisir dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum bagi hutan privat, melalui Perpres Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bahwa tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir menjadi objek redistribusi tanah.
 
 
Dapat diketahui bahwa Pengelola Hutan Organik di Megamendung, sebagai contoh, telah mengelola lahan kritis ex-HGU. Selanjutnya, pengelola Hutan Privat dapat memanfaatkan tanah negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dan juga, dapat memanfaatkan tanah yang merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat merupakan objek redistribusi tanah dalam Reforma Agraria. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf 1 angka 4
Period27 Nov 2018

Media contributions

1

Media contributions

  • TitleLegalisasi Hutan Privat, Solusi untuk Melindungi Lahan Kritis?
    Degree of recognitionNational
    Media name/outletkumparan.com
    Media typeWeb
    CountryIndonesia
    Date27/11/18
    Descriptionaru-baru ini, pemerintah menerbitkan aturan mengenai Reforma Agraria melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria). Reforma Agraria yang dimaksud adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Dua kata kunci, yaitu “penataan aset” dan “penataan akses” menjadi inti dari Reforma Agraria.
    Aturan baru ini memberikan jaminan kepastian hukum, khususnya bagi Hutan Privat. Pengelola Hutan Privat yang memiliki perhatian untuk mengurangi laju deforestasi—melalui pemulihan terhadap lahan kritis (degraded land), tidak lagi dihadapkan pada ancaman invasi lahan.
    Selama ini, pengelola Hutan Privat di Megamendung, Bogor, memanfaatkan tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) yang telantar dan dalam kondisi kritis untuk dilakukan rehabilitasi ekosistem dan lahan kritis melalui Hutan Organik. Kegiatan ini dapat disebut sebagai “illegal planting”, namun memiliki andil yang cukup besar dalam aforestasi.
    Kekhawatiran akan invasi lahan yang dikelola Hutan Privat dapat diminimalisir dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum bagi hutan privat, melalui Perpres Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bahwa tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir menjadi objek redistribusi tanah.
    Dapat diketahui bahwa Pengelola Hutan Organik di Megamendung, sebagai contoh, telah mengelola lahan kritis ex-HGU. Selanjutnya, pengelola Hutan Privat dapat memanfaatkan tanah negara bekas tanah telantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara. Dan juga, dapat memanfaatkan tanah yang merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat merupakan objek redistribusi tanah dalam Reforma Agraria. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf 1 angka 4
    PersonsIma Mayasari