KEBIJAKAN DAERAH BERBASIS BUKTI

Press/Media

Description

Penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) merupakan formula penting pemerintah bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, penyusunan kebijakan daerah berbasis bukti menyasar pada produk hukum di daerah, baik berupa peraturan maupun penetapan (keputusan). Kualitas yang dapat dicapai pembuat kebijakan hasilnya jauh lebih baik jika didukung oleh bukti yang teliti dan akurat. Kebijakan daerah berbasis bukti, memungkinkan pemerintah untuk memilih, mendanai dan melaksanakan program publik secara lebih strategis, didukung oleh peta jalan (road map) yang lebih komprehensif.
 
 
Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengurangi gap pengeluaran yang tidak perlu, menggunakan bukti hasil program untuk menginformasikan pilihan anggaran, mengidentifikasi dan menghilangkan program yang tidak efektif, memperbanyak program inovatif dan memperkuat akuntabilitas. Beberapa daerah telah melahirkan program inovatif, salah satunya Kabupaten Kulonprogo, dengan “Bela-Beli Kulonprogo”. Dalam kesempatan bersama dengan Tim Peneliti Universitas Indonesia saat melakukan advokasi kebijakan daerah berbasis bukti di Kulonprogo, kami menjumpai banyak program inovatif yang menarik, dan memiliki landasan filosofis atau ideologis yang kuat serta yang terpenting menyasar kepada kepentingan masyarakat Kulonprogo.
Period12 Nov 2018

Media contributions

1

Media contributions

  • TitleKEBIJAKAN DAERAH BERBASIS BUKTI
    Degree of recognitionNational
    Media name/outletkumparan.com
    Media typeWeb
    CountryIndonesia
    Date12/11/18
    DescriptionPenyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy) merupakan formula penting pemerintah bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks ini, penyusunan kebijakan daerah berbasis bukti menyasar pada produk hukum di daerah, baik berupa peraturan maupun penetapan (keputusan). Kualitas yang dapat dicapai pembuat kebijakan hasilnya jauh lebih baik jika didukung oleh bukti yang teliti dan akurat. Kebijakan daerah berbasis bukti, memungkinkan pemerintah untuk memilih, mendanai dan melaksanakan program publik secara lebih strategis, didukung oleh peta jalan (road map) yang lebih komprehensif.
    Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah dapat mengurangi gap pengeluaran yang tidak perlu, menggunakan bukti hasil program untuk menginformasikan pilihan anggaran, mengidentifikasi dan menghilangkan program yang tidak efektif, memperbanyak program inovatif dan memperkuat akuntabilitas. Beberapa daerah telah melahirkan program inovatif, salah satunya Kabupaten Kulonprogo, dengan “Bela-Beli Kulonprogo”. Dalam kesempatan bersama dengan Tim Peneliti Universitas Indonesia saat melakukan advokasi kebijakan daerah berbasis bukti di Kulonprogo, kami menjumpai banyak program inovatif yang menarik, dan memiliki landasan filosofis atau ideologis yang kuat serta yang terpenting menyasar kepada kepentingan masyarakat Kulonprogo.
    PersonsIma Mayasari